Raffi Ahmad Angkat Suara : Klarifikasi Soal Mobil Dinas RI 36 yang Viral
Raffi Ahmad Klarifikasi Soal Mobil Dinas RI 36
Kehebohan publik atas kendaraan dinas berpelat nomor RI 36 yang viral di media sosial akhirnya terjawab. Raffi Ahmad, Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni, akhirnya buka suara untuk memberikan klarifikasi resmi terkait kendaraan tersebut. Dalam pernyataannya pada Sabtu (11/1/2025), Raffi mengonfirmasi bahwa mobil tersebut memang kendaraan dinas yang digunakan olehnya.
“Bahwa benar adanya mobil tersebut kendaraan yang saya gunakan,” ujar Raffi dalam keterangan tertulis. Pernyataan ini sekaligus menjawab berbagai spekulasi liar yang beredar mengenai identitas pengguna mobil dinas tersebut.
Raffi Tidak di Tempat Saat Insiden
Meskipun kendaraan dinas tersebut miliknya, Raffi menegaskan bahwa ia tidak berada di dalam mobil ketika kejadian viral itu terjadi. “Saya sedang tidak berada di dalam mobil karena pada saat itu mobil berpelat RI 36 sedang dalam posisi menjemput saya untuk menuju agenda rapat selanjutnya,” jelasnya.
Klarifikasi ini muncul setelah video yang memperlihatkan iring-iringan kendaraan pejabat viral di media sosial. Dalam video yang diunggah oleh akun Instagram @pmi_official, terlihat bagaimana iring-iringan mobil yang dikawal oleh polisi patwal terhambat oleh sebuah taksi premium Toyota Alphard yang mencoba menyelinap di tengah kemacetan. Kejadian tersebut berujung pada tindakan keras dari petugas patwal terhadap sopir taksi, memicu perdebatan luas di jagat maya.
Nama-Nama Pejabat yang Terseret
Setelah video tersebut viral, berbagai spekulasi muncul di kalangan warganet. Beberapa nama pejabat besar disebut-sebut sebagai pemilik kendaraan tersebut, termasuk Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid, yang dengan tegas membantah bahwa pelat RI 36 adalah miliknya.
“Saya ingin mengklarifikasi bahwa pelat mobil dinas saya adalah RI 22, bukan RI 36,” ujar Meutya.
Selain itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi dan Menteri Agraria Nusron Wahid juga angkat bicara untuk menyangkal tuduhan yang diarahkan kepada mereka.
“Tidak benar bahwa saya adalah pengguna kendaraan tersebut,” ujar Budi Arie dalam pernyataan singkat.
Tindakan Tegas dari Kepolisian
Insiden ini juga mendapat perhatian serius dari pihak kepolisian. Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso, menyatakan bahwa pihaknya sedang melakukan penyelidikan terkait insiden tersebut.
“Kami akan memastikan petugas patwal yang bertugas tidak bertindak secara arogan. Petugas bisa saja dari Korlantas atau Polda Metro Jaya, dan hal ini sedang dalam pemeriksaan,” ujarnya.
Brigjen Pol Raden juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas perilaku petugas yang dianggap kurang pantas dalam menjalankan tugasnya.
Teguran dari Pemerintah
Sementara itu, Sekretaris Kabinet, Mayor Teddy Indra Wijaya, mengungkapkan bahwa pihak terkait telah diberikan teguran atas insiden ini. Namun, ia enggan menyebutkan siapa pengguna kendaraan dinas tersebut secara spesifik.
“Sudah saya tegur dan ingatkan kembali semuanya agar semakin berhati-hati,” kata Mayor Teddy.
Pentingnya Transparansi dan Etika Penggunaan Fasilitas Negara
Insiden viral ini menjadi pengingat pentingnya transparansi dalam penggunaan fasilitas negara, khususnya kendaraan dinas oleh para pejabat. Publik menuntut adanya pengelolaan yang lebih bijaksana agar tidak memunculkan kesalahpahaman atau polemik di tengah masyarakat.
Di sisi lain, perilaku petugas di lapangan juga menjadi sorotan. Tindakan yang terkesan arogan tidak hanya mencoreng citra institusi, tetapi juga memancing respons negatif dari masyarakat. Kejadian ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih berhati-hati dalam bertindak dan bertanggung jawab dalam tugasnya.
Dengan klarifikasi dari Raffi Ahmad, diharapkan spekulasi yang berkembang dapat mereda. Insiden ini menunjukkan bahwa di era digital, setiap tindakan di ruang publik bisa dengan cepat menjadi sorotan dan menimbulkan opini luas. Oleh karena itu, etika, transparansi, dan tanggung jawab harus menjadi landasan bagi para pejabat maupun petugas dalam menjalankan tugas mereka.